Home » » PRESS RELEASE PB HMI (MPO) : “SBY-BOEDIONO INGKARI UUD 1945”

PRESS RELEASE PB HMI (MPO) : “SBY-BOEDIONO INGKARI UUD 1945”

Masa kepemimpinan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) SBY-Boediono sejauh ini, diyakini belum mampu untuk mewujudkan cita-cita bangsa indonesia, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengkaji secara saksama, fenomena kehidupan berkebangsaan kita sekarang ini yang sangat memprihatikan. Hal ini mengindikasikan bahwa keniscayaan akan datangnya sebuah perubahan tidak akan ditunda-tunda lagi.  Bilamana ada suatu rezim yang mengingkari amanah UUD 1945, berarti rezim itu harus dihapuskan dari Negara ini….!!!
Dalam kepemimipinan SBY-Boediono, di negeri nan subur ini masih ada rakyat yang makan nasi aking, semua terjadi karena upaya penanggulangan kemiskinan yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan tidak dilakukan. Disparitas angka kemiskinan antar daerah sangat tinggi, menyebabkan jumlah penduduk yang hampir miskin sebanyak 29,38 juta jiwa, rentang jatuh menjadi golongan miskin.
Di depan mata sendiri, wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dirampok oleh malaysia, gejolak konflik Papua menjadi-jadi, kapitalis global yang terus-menerus mengeruk kekayaan alam negeri ini, K.I.B. II SBY-Boediono malah tidak kunjung merenegoisasi Kontrak Karya. Royalti dari PT Freeport sangat rendah dari PP Nomor 45 Tahun 2003, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ini berlaku di Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral terhadap setiap badan usaha. Untuk pemerintah, Royalti dari PT Freeport senilai 1 % untuk emas dan 1,5-3,5 % untuk tembaga, sedang di negara lain memberlakukan 6 % untuk tembaga dan 5 % untuk emas dan perak, namun K.I.B II SBY-Boediono ini belum juga beraksi.
Persoalan korupsi menjadi kendala dalam pendistribusian hasil pembangunan. Praktek monopoli penguasa rakus harta dan kekuasaan, tanpa hati  nurani secara terus-menerus merampok dan memperkosa hak-hak rakyat jelata. Kedaulatan ada di tangan rakyat, setiap pemimpin yang tidak menjalankan amanah rakyat, kekuasaannya dapat dicabut kembali oleh rakyat. Melalui semangat sumpah pemuda ini, kami Menyatakan sikap kepada pemerintahan SBY Boediono untuk :
  1. Melakukan pembatalan pengukuran wilayah NKRI di Sumatera bagian Barat dengan pemerintah Malaysia, karena secara nyata telah kehilangan wilayah seluas 1400 km3,  merujuk hasil pengakuan wilayah NKRI antara Pemerintah Belanda dengan Inggris pada tahun 1971.
  2. Mengedepankan pendekatan dialogis dalam penyelesaian masalah rakyat Papua.
  3. Segera merenegosiasi Kontrak Karya dengan Pihak PT Freeport karena sanagat merugikan Pihak  pemerintahbertentangan dengan Prinsip Kontrak dan UU Migas.
  4. Segera Menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi dan kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.
  5. Berpikir radikal, tegas serta satu sikap pada kata dan perbuatan dalam memimpin bangsa ini, ketimbang terlena dalam strategi politik pencitraan yang hanya menjauhkan dirinya dalam mengatasi persoalan bangsa Indonesia.
  6. Merespons serta menindaklanjuti dengan benar aspirasi para tokoh-tokoh agama, buruh serta seluruh elemen rakyat bangsa Indonesia.
  7. Menolak liberalisasi ekonomi secara selektif dan akurat, serta mengedepankan penguatan ekonomi kerakyatan demi kestabilan perekonomian serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai wujud kepedulian atas persoalan bangsa yang tidak kunjung membaik pasca Reformasi ’98. Kami menghimbau, kepada seluruh elemen gerakan Kepemudaan & Kemahasiswaan, agar tidak menceburkn dan menjebakkan diri dengan sengaja, dalam kenistaan pragmatisme gerakan, serta tidak menggadaikan moralitas gerakan kepada kepentingan sesat dan sesaat dalam berjuang memajukan hingga terwujudnya kesejahteraan bangsa yang lebih maju dan adil.
Semoga Allah SWT meridhoi jalan perjuangan kita menuju perubahan kualitas kehidupan bernegara yang lebih baik.

Jakarta, 30 Dzulkaidah 1432 H/28 Oktober 2011 M
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM


ALTO MAKMURLATO
KETUA UMUM

Sumber : PBHMI http://www.pbhmi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1567:press-release-pb-hmi-sby-boediono-ingkari-uud-1945&catid=65:pernyataan-sikap&Itemid=129
Share this article :

Poskan Komentar

 
Copyright © 2011. HMI Tulang Bawang . All Rights Reserved.
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger