Aparat (TNI-POLRI) Terima Uang Saku

PT Freeport Indonesia mengaku telah menggelontorkan dana sebesar 14 juta dolar AS kepada Polri dan TNI dalam pengamanan pertambangan. terbongkarnya Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya oknum penegak hukum telah menjual harkat dan martabat institusi mereka sendiri. Dan ini menjadi tanda Tanya besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali kami yang berada di tulang bawang! Khususnya masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-hak mereka yang menjadi korban penindasan dan penggusuran oleh sebuah perusahaan tebu raksasa bersekala internasional (Sugar Group Companies). Dan apa yang terjadi di tulang bawang diindikasikan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi di papua, karena selama ini dalam melakukan penindasan dan penggusuran pihak perusahaan selalu mendapatkan pengamanan ekstraketat dari aparat TNI dan penegak hukum (POLRI) sehingga masyarakat takmampu untuk melawan kekuatan bersenjata tersebut. ketika melakukan pengamanan pihak penjaga keamanan (TNI – POLRI) tak segan-segan melakukan intimidasi, kepada masyarakat. bahkan dalam kasus ini laporan masyarakat yang masuk ke polres tuba tidak pernah ada tindak lanjutnya sampai dengan saat ini. Tetapi mengapa ketika pihak perusahaan yang mengadukan masyarakat, kepolisian (polres – tuba) dengan sigap langsung menindaklanjuti dengan memanggil beberapa masyarakat sebagai saksi. Hal ini terkesan di telah rekayasa mengingat masyarakat telah lebih dahulu melaporkan perusahaan. Melihat dan merasakan apa yang terjadi, timbulah tanda Tanya, apakah (Jangan-jangan) pihak penegak hukum (POLRI) telah mendapatkan sejumlah dana untuk uang saku mereka guna mengamankan perusahaan (SGC) tersebut.
    SAIFUL AHMAD
KETUM HMI CAB TUBA
komentar (2) | | Read More...

Lupa Arah Gerakan

Pergerakan pemuda dan Mahasiswa Tulang Bawang seakan mengalami penurunan kwalitas dan seakan redup, akibat pergeseran konstruksi gerakan. Sulit di tebak apa penyebabnya; terbuai oleh kata-kata manis para penguasa, hedonism, oportunisme atau lupa akan arah gerakan sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab atas perubahan bangsa yang lebih baik. Mungkin perlu adanya design gerakan yang dapat mengembalikan arah gerakan awal Mahasiswa.
Mengulas kembali sejarah masa lalu untuk melihat peran Mahasiswa dalam kancah politik nasional tentu tidak akan lepas dari sejarah awal berdirinya Boedi Oetomo,Indische Vereeninging, dll pada masa itu merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaharu dengan kaum terpelajar dan mahasiswa sebagai aktor terdepannya, yang pertama dalam sejarah Indonesia.
Diawali dari generasi 1908, dengan misi utamanya menumbuhkan kesadaran Nasionalisme dan hak-hak kemanusiaan dikalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, dan mendorong semangat rakyat melalui pendidikan yang mereka berikan, untuk berjuang membebaskan diri dari penindasan kolonialisme. Semangat muda yang dihasilkan dari gerakan sehingga membulatkan tekad untuk memperjuangkan satu nusa dan satu bangsa terwujud dengan deklarasi sumpah pemuda indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928.
Gerakan mahasiswa mendorong soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Semenjak kemerdekaan itulah, angin segar terhadap pergerakan mulai dirasakan oleh gerakan kaum muda (mahasiswa) yang ditindak lanjuti dengan mengadakan kongres Mahasiswa yang pertama di Malang tahun 1947.  Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan ’66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional. Angkatan ’66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia).  

Beralih pada Gerakan 1998 yang digawangi mahasiswa menuntut reformasi dan dihapuskannya “KKN” (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada 1997-1998, lewat pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa, akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah untuk meredam gerakan ini di antaranya: Peristiwa Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II , Tragedi Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga pemilu 1999.
Tabuh genderang dan gema pesta PILKADA tulang bawang semakin nyaring terdengar tahun 2012 akan dimulai pertarungan ideologi untuk merebut kursi kepala daerah. Ini adalah salah satu moment bagi kita pemuda dan mahasiswa untuk mengasah kemampuan intlektualitas, idealism dan peran sebagai agent of change serta social control. Tetapi strategi gerakan yang matang ini akan menentukan arah keberhasilan pemuda dan mahasiswa dalam mengawal demokrasi di tulang bawang, agar dapat tercipta Good Governance sebagai cita-cita.
Untuk mewujudkan Good Governance di perlukan prinsip; Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparasi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan Kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efesiensi & Efektifitas, Profesionalisme dan semua prinsip itu dapat berjalan jika pemudan dan mehasiswanya dapat ikut memberikan warna di dunia gerakan.

Gerakan Pemuda dan Mahasiswa akan lebih bermakna jika menyentuh sampai kelevel masyarakat bawah, inilah yang harus dilakukan oleh semua gerakan pemuda dan mahasiswa, terutama bagi mahasiswa, untuk mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tingginya; pendidikan, penelitian dan pengabdian ini akan sempurna jika dapat dirasakan oleh masyarakat di segala level dan tingkat kehidupannya.
komentar | | Read More...

Kontroversi Moratorium Koruptor

Koruptor seakan makin merajalela dan semakin tumbuh subur  di negeri ini seperti jamur dimusim hujan, rencana dan upaya pemberantasan korupsi di Negara ini seakan menemui jalan buntu. koruptor memang harus dihukum berat. Karena koruptor telah merusak masa depan bangsa dan tega memiskinkan jutaan rakyat.
Rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerapkan kebijakan moratorium untuk remisi dan pembebasan bersyarat terpidana kasus korupsi mengundang pro dan kontra. Semoga saja apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan efek jera pada para koruptor tidak hanya upaya pencitraan saja, dan bebas dari kepentingan-kepentingan lain selain menciptakan rasa keadilan bagi rakyat, dan ini akan terus menjadi program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hak Asasi Manusia setiap orang memang harus dilindungi, tetapi tidak bagi mereka yang telah melanggar Hak Asasi Manusia dengan cara korupsi para koruptor tersebut dengan atau tanpa mereka sadari telah melakukan kejahatan HAM yang luar biasa, mereka membunuh rakyat secara perlahan.
Merampas dan merampok hak rakyat ( pendidikan, kesehatan, dan hak hidup layak) , menghambat proses pembangunan bangsa. Semuanya adalah hak dasar manusia dan koruptor telah merampasnya. Ini termasuk pelanggaran HAM.
komentar | | Read More...
 
Copyright © 2011. HMI Tulang Bawang . All Rights Reserved.
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger